Page 165 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2020

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko
Djoeli Heripoerwanto, mengatakan sejumlah kementerian yang bersinggungan dengan Tapera
nantinya ikut menyiapkan peraturan menteri sebagai aturan turunan dari PP tersebut.

Pelaku Diperiksa Polisi, Begini Kronologi Mobil Menabrak Mesin BBM SPBU Bhayangkara Solo
"Jadi, PP itu sebetulnya memberi landasan baik pada pemerintah dan BP [Badan Pengelola]
Tapera untuk menyiapkan peraturan pelaksanaannya. Maka kemudian diminta membuat aturan
karena 2021 [BP Tapera] mulai beroperasi jika semuanya sudah lengkap," katanya dalam
webinar , Selasa (23/6/2020), seperti dikutip Bisnis.com .

Heri menjelaskan sejumlah kementerian yang diminta membuat peraturan menteri tersebut
terdiri atas Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT),
Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian PUPR.

Peraturan menteri dari tiap-tiap kementerian itu diharapkan selesai dengan cepat sehingga BP
Tapera bisa langsung beroperasi pada awal 2021.

Arab Saudi Gelar Ibadah Haji Terbatas, Calon Haji Indonesia Bisa Ikut? "Jadi, banyak menteri
yang terlibat, masing-masing yang terkait Tapera ini nantinya harus mengeluarkan peraturan
menterinya supaya paling tidak kepesertaan itu bisa terlaksana sempurna," ujarnya.

Adapun, berdasarkan amanat PP Nomor 25/2020 tentang Tapera, selain satu amanat soal
peraturan presiden dan peraturan pemerintah, ada 10 amanat dalam peraturan menteri, 13
peraturan BP Tapera, dan 3 aturan dalam ketentuan lain.

Pembiayaan perumahan melalui Tapera rencananya mulai bergulir pada awal 2021 yang akan
terlebih dahulu fokus pada pembiayaan rumah aparatur sipil negara (ASN). Tahap kedua,
cakupan kepesertaan akan diperluas ke pekerja di perusahaan badan usaha milik negara dan
daerah serta TNI-Polri.

Anak-Anaknya Disebut Tuyul, Ruben Onsu Berang Sementara itu, untuk pekerja swasta
diwajibkan pada 7 tahun kemudian atau 2027. BP Tapera bakal memungut iuran 3 persen dari
gaji pekerja swasta. Sebesar 2,5 persen ditanggung para pekerja dan sisanya perusahaan.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Properti dan Kawasan
Ekonomi, Sanny Iskandar, mengatakan Apindo menolak Tapera karena struktur iuaran
perumahan sebetulnya sudah ditanggulangi oleh BP Jamsostek.

Sanny mengatakan melalui iuran BP Jamsostek bisa difungsikan bagi permasalahan pembiayaan
perumahan untuk karyawan yang belum memiliki rumah. Sementara di Tapera, peserta mandiri
atau swasta masih harus menunggu giliran setelah Aparatur Sipil Negara, dan TNI/Polri.

Kasus Positif Covid-19 Sukoharjo Berkurang Satu dari Grogol, Kok Bisa? Sumber: Bisnis.com.

164