Page 167 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2020

"Lakukan saja penyelidikan jika memang terindikasi hasil penyelidikan maka silahkan naik segera
ke penyidikan, bukan kemudian membuat polemik yang akibatnya membuat Ketua Umum Partai
Golkar seperti lagi mau digiring ke sanksi sosial atau peradilan rakyat, istilah saya," ujar Syamsul
Rizal, Senin (22/6).

Syamsul juga menegaskan, kinerja KPK itu bukan diukur dari jumlah berita. Tetapi berapa
jumlah kasus besar yang sudah KPK lakukan penyelidikan dan penyidikan sampai pada
peradilan.
Jika sebuah kasus masih bersifat perception of innocent, KPK sebaiknya tidak terburu-buru
membuat polemik melalu informasi publik.

"Selain masalah kartu prakerja saya mau tanya kepada KPK, sudah sejauh mana KPK
menyelesaikan masalah besar seperti kasus Emiten Krakatau Steel, Kasus Mandiri, Kasus
Garuda, BLBI, dan lain-lain. Masih banyak kasus besar yang merugikan negara ini," ujar
Syamsul.

Menurut Syamsul, salah satu tugas KPK selain memberantas korupsi juga membantu kondisi
Indonesia yang sedang terpuruk secara moneter.

"KPK segera usut semua kasus-kasus besar yang terkait dengan APBN, selain proses hukum,
KPK juga tarik semua hasil hasil Jarahan para koruptor itu untuk dikembalikan kepada Negara
agar dapat bermanfaat bagi rakyat saat ini," tegasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan kajian atas Program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah
permasalahan pada empat aspek.

Pertama, proses pendaftaran, di mana terdapat 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist) sesuai
data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua, KPK menemukan kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme
pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketiga, KPK menilai kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai.
Keempat, terkait pelaksanaan program, di mana KPK menilai metode pelaksanaan program
pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan dapat merugikan keuangan negara.

(mg7/jpnn) Simak! Video Pilihan Redaksi:.

166