Page 43 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2019
P. 43
memberikan informasi yang baik untuk lembaga pelatihan dan pendidikan,sehingga
tahu apa yang dibutuhkan oleh pengguna.
"Paling penting, informasi pasar kerja yang disepakati ini harus , sehingga siapapun
masyarakat kita dapat dengan mudah mengakses informasi pasar kerja. Itulah
perlunya kolaborasi ketiga negara dalam menyampaikan informasi lowongan kerja
masing-masing negara," kata Khairul.
Selain pembentukan sistem informasi pasar kerja yang lebih aktif dan adaptif,
Khairul juga mengapresiasi capaian Working Grup ini, khususnya dalam
implementation Blueprint (IB) 2017 -2021 yang lebih konkrit.
"Tiga negara sudah fokus ke arah mutual recognition of skills atau pengakuan
keterampilan yang telah disepakati di bidang welding, automotif dan sektor
pariwisata (spa dan barista). Didukung jeraring BLK dan harmonisasi standar
kualifikasi di tiga negara anggota IMT - GT, tentunya akan membawa dampak yang
sangat baik bagi integrasi dan kerjasama ketenagakerjaan di kawasan sub-regional,"
kata Khairul.
Ia juga menegaskan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan iklim
bisnis yang kondusif, baik dari sisi regulasi, perizinan, insentif, dan agar dapat
meningkatkan investasi asing ke Indonesia. Investasi Malaysia dan Thailand yang
datang ke Indonesia diharapkan dapat meningkat.
"Pemerintah Indonesia mengajak kalangan dunia usaha dan industri yang berasal
dari dalam maupun luar negeri (PMA) untuk berinvestasi di Indonesia dan
mendukung pengembangan SDM dengan membangun sistem pelatihan kerja dan
sertifikasi profesi secara terpadu bagi pekerja Indonesia," kata Khairul.
Dalam kesempatan itu, Khairul juga menyampaikan empat poin terkait masalah,
tantangan, sekaligus jawaban atas masalah dan tantangan ketenagakerjaan dewasa
ini.
"Pertama, ekosistem ketenagakerjaan. Intinya, ekosistem ketenagakerjaan kita ini
kaku dan rigid, sehingga perlu ditransformasikan menjadi lebih fleksibel sesuai
perkembangan pasar kerja masa depan," katanya.
Kedua, pasar kerja di Indonesia masih kurang aktif, sehingga perlu dipastikan
menjadi pasar kerja aktif dengan sejumlah intervensi kebijakan pemerintah.
"Ketiga, pengembangan skill. Skill SDM yang ada masih disfektif, sehingga perlu
ditransformasikan ke arah yang adaptif terhadap perubahan untuk mengatasi
kualitas, kuantitas maupun persebaran SDM yang kurang merata," kata Khairul.
Terakhir, jaminan sosial yang pada intinya jaminan sosial ke depan perlu diperkuat
dan diperluas agar lebih inklusif.
Page 42 of 131.
