Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2020
P. 56
relawan yang bertugas menanggulangi pandemi Covid-19.
Lebih lanjut, Ibu Ida dalam SE ini meminta kepada Para Gubernur untuk
memastikan setiap pemberi kerja (perusahaan/instansi/lembaga/organisasi) pada
pekerjaan yang berisiko terkena Covid-19 melakukan upaya pencegahan seoptimal
mungkin dan memaksimalkan Posko K3 Covid -19, agar tidak terjadi kasus PAK
karena Covid-19 sesuai regulasi dan standar K3, serta protokol kesehatan terkait
pencegahan dan pengendalian Covid-19.
Pekerja wajib didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kilk halaman selanjutnya.
Selain itu, SE ini juga meminta perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh
pada pekerjaan dengan risiko khusus/spesifik tersebut agar mendaftarkan
pekerja/buruh tersebut ke dalam program jaminan sosial pada BPJS
ketenagakerjaan dan memastikan pekerja/buruh mendapatkan manfaat JKK.
"Pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program JKK
pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila pekerja/buruh mengalami PAK karena Covid-
19, pemberi kerja memberikan hak manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan," katanya.
Ibu Ida juga meminta kepala Dinas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia untuk
meningkatkan pengawasan dan pembinaan dalam bidang K3 dan jaminan sosial
ketenagakerjaan. Adapun, mekanisme pelaporan, diagnosis, penetapan, pemberian
manfaat program JKK dan penyelesaian atas perbedaan pendapat dalam
menetapkan PAK karena Covid-19 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang -undangan.
"Sekali lagi, Saya meminta Kepala Dinasnaker agar menugaskan Pengawas
Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan
bidang K3 dan jaminan sosial tenaga kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,"pungkas Ibu Ida.
Page 55 of 197.
