Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2020

Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin (1/6).

Surat Edaran tanggal 28 Mei 2020 yang ditujukan kepada gubernur di seluruh
Indonesia itu dibuat berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2019
tentang Penyakit Akibat Kerja. Menurut peraturan pemerintah, Covid-19 dapat
dikategorikan sebagai PAK dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan olehpajanan
faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, yaitu kelompok faktor pajanan biologi.

Menurut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, pekerja yang termasuk kategori
memiliki risiko khusus PAK akibat Covid-19 adalah tenaga medis dan tenaga
kesehatan yang bertugas merawat pasien di fasilitas layanan kesehatan atau tempat
lain yang ditetapkan pemerintah sebagai lokasi merawat pasien Covid-19.

Petugas kesehatan yang termasuk dalam kategori tersebut meliputi dokter, dokter
gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, tenaga keperawatandan kebidanan,
tenaga teknik biomedikadan ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian
seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, serta tenaga kesehatan masyarakat
seperti epidemiolog kesehatan.

Menurut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, pekerja pendukung di fasilitas
layanan kesehatan dan tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat pelayanan
pasien Covid-19 seperti petugas kebersihan dan pekerja penatu juga berhak atas
jaminan kecelakaan kerja. Demikian pula relawan yang mendukung upaya
penanggulangan pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan meminta paragubernur memastikan setiap pemberi kerja
yang rawan terserang Covid-19 mendapatkan dukungan untuk mencegah penyakit
akibat kerja sesuai regulasi, standar keselamatan kerja, serta protokol kesehatan.

Dia juga memintaperusahaan atau organisasi yang memiliki pekerjaan dengan risiko
khusus terkait penularan virus coronamendaftarkan pekerjanya ke program jaminan
sosial BP Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) dan memastikan mereka mendapatkan
manfaat JKK.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pemberi kerja yang
belum mengikutsertakan pekerja dalam program JKKBPJS Ketenagakerjaan harus
memberikan hak manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bila ada pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja karena
Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan meminta seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan
meningkatkan pengawasan terkait pelindungan pekerja dari penularan Covid-19.
"Agar menugaskan Pengawas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pembinaan dan
pengawasan ketenagakerjaan bidang K3 dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Page 59 of 197.