Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2020
P. 71

PENGUSAHA MESTI BERIKAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BILA KARYAWAN TERJANGKIT
               Title
                              CORONA
               Media Name     wartaekonomi.co.id
               Pub. Date      01 Juni 2020
                              https://www.wartaekonomi.co.id/read287986/pengusaha-mesti-berikan-jami nan-
               Page/URL
                              kecelakaan-kerja-bila-karyawan-terjangkit-corona
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran Menteri
               Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh
               Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena
               Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

               Dalam SE ini meminta kepada Para Gubernur untuk memastikan setiap pemberi
               kerja (perusahaan/instansi/lembaga/organisasi) pada pekerjaan yang berisiko
               terkena Covid-19 melakukan upaya pencegahan seoptimal mungkin dan
               memaksimalkan Posko K3 Covid -19 agar tidak terjadi kasus PAK karena Covid-19
               sesuai regulasi dan standar K3, serta protokol kesehatan terkait pencegahan dan
               pengendalian Covid-19.

               Selain itu, SE ini juga meminta perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh
               pada pekerjaan dengan risiko khusus/spesifik tersebut agar mendaftarkan
               pekerja/buruh tersebut ke dalam program jaminan sosial pada BPJS
               ketenagakerjaan dan memastikan pekerja/buruh mendapatkan manfaat JKK.

               "Pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program JKK
               pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila pekerja/buruh mengalami PAK karena Covid-
               19, pemberi kerja memberikan hak manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan
               pepaturan perundang-undangan," kata Ida dalam keterangan tertulis, Senin
               (1/6/2020).

               Ibu Ida juga meminta kepala Dinas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia untuk
               meningkatkan pengawasan dan pembinaan dalam bidang K3 dan jaminan sosial
               ketenagakerjaan. Adapun, mekanisme pelaporan, diagnosis, penetapan, pemberian
               manfaat program JKK dan penyelesaian atas perbedaan pendapat dalam
               menetapkan PAK karena Covid-19 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan
               peraturan perundang -undangan.

               "Sekali lagi, Saya meminta Kepala Dinasnaker agar menugaskan Pengawas
               Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan
               bidang K3 dan jaminan sosial tenaga kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan
               perundang-undangan,"pungkas Ibu Ida.




                                                       Page 70 of 197.
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76