Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

Ringkasan

Pandemi Covid-19 berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode April-Juni 2020 terkontraksi atau
minus 5,32 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Untuk menggairahkan kembali perekonomian Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai
cara.

Mulai dari bantuan sosial non-tunai hingga subsidi bunga dan kredit bagi para pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

EFEKTIFKAH BANTUAN TUNAI RP 600.000 BAGI KARYAWAN SWASTA DI MASA
PANDEMI?

JAKARTA, - Pandemi Covid-19 berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode April-Juni 2020
terkontraksi atau minus 5,32 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Untuk menggairahkan kembali perekonomian Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai
cara.
Mulai dari bantuan sosial non-tunai hingga subsidi bunga dan kredit bagi para pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Terbaru, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
bagi para pekerja dengan kategori tertentu.

Bantuan tersebut akan diberikan kepada 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN. Artinya, bantuan
tunai tersebut hanya diberikan kepada para pegawai swasta.

"Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong
konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong
pemulihan ekonomi," ujar Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional Erick Thohir, Kamis (6/8/2020).

Nantinya, fokus bantuan pemerintah kali ini akan menyasar pegawai swasta yang aktif terdaftar
di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji
di bawah Rp5 juta per bulan.

Menurut Erick, program stimulus ini tengah difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan di September 2020 ini.

"Bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan akan langsung diberikan per dua
bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," kata
pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu.

Jurus terbaru dari pemerintah ini untuk kembali menggairahkan perekonomian nasional menuai
pro dan kontra.

Misalnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendukung
pemerintah terkait program pemberian bantuan kepada pekerja swasta yang upahnya di bawah
Rp 5 juta. Namun, dia mengingatkan agar penerapan kebijakan itu diawasi dengan ketat supaya
tepat sasaran.

13