Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2020
P. 27

Title          DAMPAK PANDEMI KORONA, DPR MINTA PEMERINTAH HINDARI PHK BURUH
               Media Name     mediaindonesia.com
               Pub. Date      23 Maret 2020
                              https://mediaindonesia.com/read/detail/298333-dampak-pandemi-korona-dp r-minta-
               Page/URL
                              pemerintah-hindari-phk-buruh
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               ANGGOTA Komisi IX DPR RI Obon Tabroni meminta pemerintah dan pengusaha
               menghindari terjadinya PHK. Terutama di sektor-sektor industri yang rentan
               terdampak penyebaran virus korona (Covid-19).

               Langkah itu, kata Obon, merupakan perintah dari Undang-Undang Ketenagakerjaan
               yang menyebut pemerintah dan pengusaha dengan segala upaya harus sedapat
               mungkin menghindari terjadinya PHK.

               "Buruh yang bekerja di sektor pariwisata dan perhotelan sudah terdampak akibat
               tingkat kunjungan yang semakin menurun. Begitu pun di sektor retail. Jangan
               membonceng musibah korona untuk mem-PHK pekerja," ujarnya melalui
               keterangan tertulis, Senin (23/3).


               Untuk itu, politisi Gerindra tersebut meminta pemerintah menyiapkan kebijakan-
               kebijakan yang bisa mengurangi risiko PHK buruh. Hal itu perlu ada upaya konkret
               dalam berbagai kebijakan di situasi sulit saat ini.


               Obon juga menilai, pengadaan kartu prakerja kurang efektif mencegah PHK.

               Selain karena manfaatnya tidak instan sebagaimana di masa sulit ini butuh tindakan
               cepat, kartu tersebut lebih diperuntukkan bagi pekerja yang sudah kehilangan
               pekerjaan.

               "Jadi bukan mencegah agar tidak terjadi PHK," tegasnya.

               Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
               Indonesia (KSPI) kembali mengingatkan perusahaan yang membuat kebijakan
               bekerja di rumah atau meliburkan pekerjanya, upah karyawan harus dibayar penuh.
               Hal ini penting, agar para pekerja tetap memiliki daya beli dan tidak kehilangan
               pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

               "Selain itu, pemerintah bisa memberikan insentif bagi masyarakat kecil. Agar di
               masa sosial distancing ini, rakyat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan
               pokok," pungkasnya. (OL-1).










                                                       Page 26 of 84.
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32