Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2019
P. 19

Title          DISNAKER MASIH TUNGGU HASIL SURVEI SOAL UMP DKI
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      21 Oktober 2019
                              https://nasional.republika.co.id/berita/pzohh4330/disnaker-masih-tungg u-hasil-survei-
               Page/URL
                              soal-ump-dki
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta masih enggan menanggapi soal
               besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang sebelumnya telah
               diumumkan Kementerian Ketenagakerjaan naik 8,51 persen pada 2020 mendatang.
               Dinas Tenaga Kerja DKI masih ingin menunggu hasil survei terbaru Kebutuhan
               Hidup Layak (KHL) di Jakarta dan kajian bersama Dewan Pengupahan Jakarta.

               Besaran kenaikan UMP DKI Jakarta pada 2020 didasarkan pada Surat Edaran
               Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tertanggal 15 Oktober 2019. Dalam Surat
               Edaran tersebut besaran kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 4.276.349 pada
               2020 dari sebelumnya pada 2019 sebesar Rp Rp 3.940.973. Kajian UMP 2020
               Kemenaker tersebut berdasarkan angka inflasi nasional tercatat 3,39 persen dan
               pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen.

               Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah,
               mengatakan, pihaknya belum mengumumkan secara resmi soal besaran UMP
               Jakarta karena proses sidang akhir soal besaran UMP di dewan pengupahan.

               "Ya nanti di dewan pengupahan, masing-masing kita akan mendengarkan seperti
               apa," kata Andri, Ahad (20/10).

               Disnakertrans juga akan mendengarkan pendapat dari serikat seperti apa, asosiasi
               pengusaha seperti apa, dari pemerintah seperti apa. Semua tanggapan tersebut,
               kata dia, nanti akan dirumuskan dengan memperhatikan survei terbaru KHL yang
               sudah dilakukan. "Nah itu yang nanti akan menjadi rujukan atau rekomendasi
               kepada Gubernur," ujar dia.

               Andri menyebut, dari Gubernur DKI Jakarta rencana mengeluarkan pergub UMP
               kemungkinan pada 1 November 2019 mendatang. Pengumuman ini dilakukan
               serentak dilakukan juga oleh seluruh gubernur se-Indonesia. Soal Surat Edaran dari
               Kemenaker, ia menyebut, surat itu juga akan menjadi acuan bersama.

               "Iya, jadi semuanya bisa mengacu ke arah sana, bisa juga mengacu dari masukan
               masing-masing pihak. Jadikan kita kan belum tahu pada saat proses ke dewan
               pengupahan seperti apa," kata dia menjelaskan.




                                                       Page 18 of 104.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24