Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2019

Soal besaran KHL di Jakarta, ia menyebut, besarannya sudah menjadi masukan dan
sudah dipertimbangkan. Namun, pihaknya belum bisa mengumumkan begitu saja.
Namun, ia menilai, hasil KHL bisa di atas atau di bawah dari yang telah ditetapkan
pemerintah.

"Tapi, saya belum bisa menyampaikan. Jadi, maksud saya, rujukan-rujukan itu yang
dijadikan dasar rekomendasi penetapan dari UMP," kata Andri.

Ia mengakui, Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta sudah beberapa kali melakukan
pembahasan dengan dewan pengupahan. Mana item yang dijadikan survei,
penentuan lokasi survei, pemasukan input-input survei, pengumuman hasil survei
sehingga nanti dijadikan pedoman rapat dewan pengupahan.

"Kita sudah dua kali mengadakan rapat. Nah ketiga kali, rapat terakhir menetapkan
atau merekomendasikan UMP yang akan diumumkan dalam pergub," kata dia. Ia
mengatakan, akan ada rapat-rapat terakhir pada 23 oktober 2019, dan itu yang
terakhir.

Serikat pekerja dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
menyatakan, tetap menolak kenaikan UMP DKI Jakarta pada 2020. Sekretaris
Jenderal KASBI, Sunarno, mengatakan, kenaikan tersebut masih mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang dianggap
kurang relevan karena menggunakan metode penentu kenaikan UMP yang masih
mengandalkan sidang rapat Dewan Pengupahan.

"Kalau ada PP, jadi buat apa ada dewan pengupahan dan untuk apa ada sidang,"
kata Sunarno.

Menurut Sunarno, PP itu jadi tidak relevan karena menjelaskan kenaikan UMP perlu
melalui sidang Dewan Pengupahan yang terdiri atas pengusaha, serikat pekerja, dan
pemerintah daerah. Artinya, tanpa menunggu Surat Edaran dari Kementerian
Ketenagakerjaan mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, nilai UMP
sudah bisa diputuskan.

Sebagai jalan lainnya, Sunarno berharap, pemerintah bisa menggunakan UU Nomor
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam menyusun upah pekerja yang
menjelaskan kenaikan UMP dengan menghitung KHL di pasar. "Kalau pakai UU,
kami mau karena di aturan itu juga dijelaskan mengenai UMP," ujar dia.

Unsur pengusaha di dalam Dewan Pengupahan menyebut, kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 8,51 persen cukup memberatkan. Pasalnya,
ketentuan itu juga berlaku bagi pekerja baru, belum berpengalaman dan yang
masih lajang.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan,
kenaikan tersebut memberatkan karena kondisi perekonomian global yang tidak

Page 19 of 104.