Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2019
P. 25
Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-
m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data
Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.
Namun, hal tersebut ditolak oleh para buruh karena perhitungannya berdasarkan
data inflasi dan kondisi ekonomi nasional, bukan berdasarkan survei kebutuhan
hidup layak (KHL).
"Kan, kebutuhan hidup di tiap daerah berbeda. Masa mengandalkan data nasional?
Jadi kami secara tegas menolak (kenaikan UMP)," tutup Ilham.
Buruh Desak Presiden Segera Revisi PP Penetapan UMP
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah untuk segera
merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
yang menjadi acuan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 8,51 persen.
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, PP 78/2015 tersebut selama ini memang
telah ditolak buruh Indonesia, khususnya terkait dengan pasal mengenai formula
kenaikan upah minimum.
"Dengan demikian, dasar perhitungan UMP harus didahului dengan survei
kebutuhan hidup layak di pasar," kata Iqbal di Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Sebelumnya, pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Hanif
Dhakiri kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 telah
menetapkan kenaikan UMP dan UMK sebesar 8,51 persen akan mulai berlaku pada
1 Januari 2020.
Sebagai tindak lanjut, dia berencana kembali menemui Presiden Joko Widodo
(Jokowi) untuk meminta agar segera membentuk Tim Revisi PP Nomor 78 Tahun
2015 sesuai janji yang disampaikan saat May Day 2019 dan pertemuan dengan
KSPSI dan KSPI pada 1 Oktober 2019.
Terlebih lagi, ia melanjutkan, dalam UU Ketenagakerjaan diatur, dasar hukum
kenaikan UMP/UMK adalah menghitung Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari survey
pasar.
Setelah hasil survey didapat, besarnya kenaikan upah minimum dinegosiasikan
dalam Dewan Pengupahan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain.
"Kami menilai surat edaran (kenaikan UMP 8,51 persen yang dikeluarkan Menteri
Ketenagakerjaan) telah melanggar UU Ketenagakerjaan. Apalagi sudah ada
keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan buruh yang menyatakan menolak
keputusan Gubernur Jawa Barat yang membuat keputusan terkait nilai upah
minimum padat karya yang nilainya dibawah upah minimum yang berlaku,"
tuturnya.
Page 24 of 104.
