Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2019
P. 52
Title SARAN EKONOM TERKAIT PENERBITAN UU LAPANGAN KERJA DAN UMKM
Media Name republika.co.id
Pub. Date 21 Oktober 2019
https://republika.co.id/berita/pzpnf9383/saran-ekonom-terkait-penerbit an-uu-lapangan-
Page/URL
kerja-dan-umkm
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Presiden Joko Widodo mengatakan telah menyiapkan dua Undang-Undang (UU)
untuk diterbitkan pada periode keduanya. Aturan itu menyangkut penciptaan
lapangan kerja dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Menurut Ekonom Bank Permata Josua Pardede pemerintah perlu memperhatikan
aturan dan birokrasi tingkat daerah terkait rencana pembentukan kedua UU
tersebut. Hal ini mengingat beberapa kasus di daerah kerap terjadi bottleneck
dengan aturan pusat terkait investasi.
"Presiden mengajak legislatif untuk bekerja sama dalam pembuatan dua UU, yaitu
UU Cipta Tenaga Kerja dan Pengembangan UMKM. Pemerintah perhatikan birokrasi
di tingkat daerah karena dalam beberapa kasus, meskipun aturan pusat telah
melakukan deregulasi, namun aturan dan birokrasi daerah menjadi bottleneck
investasi dan pengembangan UMKM," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin
(21/10).
Menurutnya kedua UU tersebut perlu adanya peraturan terkait posisi pemerintah
pusat terhadap intervensi peraturan daerah terkait investasi dan usaha. Kemudian
birokrasi harus tetap menjadi fokus pemerintah pada periode kedua kali ini karena
meskipun perbaikan birokrasi telah berjalan dalam lima tahun terakhir, tapi tidak
cukup menarik investor di tengah isu perang dagang AS-China dan tren perlambatan
ekonomi global.
"Dengan upaya mendorong penciptaan lapangan kerja serta mendorong penguatan
UMKM diharapkan ease of doing business serta tingkat daya saing Indonesia akan
mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan
ekonomi yang lebih berkualitas dan berkesinambungan," jelasnya.
Di sisi lain pada 100 hari kerja Pemerintahan Joko Widodo jilid II, presiden perlu
memilih tim ekonomi yang dapat melakukan harmonisasi kebijakan ekonomi
Page 51 of 104.
