Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2019
P. 70
Title PEMKAB PAKSA PAKAI PP NO.78, UPAH BURUH SLEMAN MINUS RP700.000
Media Name harianjogja.com
Pub. Date 21 Oktober 2019
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/10/21/512/1022644/pemka b-paksa-
Page/URL
pakai-pp-no78-upah-buruh-sleman-minus-rp700000
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemkab Sleman sudah mendapatkan surat edaran dari Pemerintah Pusat terkait
dengan rencana penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Sleman. Kenaikan
UMK Sleman tahun depan diperkirakan sampai 8,51% atau menjadi Rp1,8 juta.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
DIY, Irsyad Ade Irawan mengatakan apabila dalam menentukan UMK masih
mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan, maka
untuk Sleman, upah minimum yang diperoleh buruh akan defisit Rp700.000.
"Kami sudah menyurvei lewat standar Kebutuhan Hidup Layak [KHL], tahun depan
kenaikan itu bisa sampai Rp2,6 juta. Tapi ini kenaikannya hanya jadi Rp1,8 juta.
Maka di Sleman, bisa defisit sampai Rp700.000," kata Irsyad, Senin (21/10/2019).
Angka upah minimal Rp2,6 juta untuk Sleman didapat dari survei terhadap 60
komponen KHL. "Kami survei mulai dari konsumsi, perumahan, pendidikan, juga
kesehatan. Contoh, harga konsumsi ke pasar diambil rata-rata antara harga eceran
tertinggi dan terendah. Juga dari perumahan, diambil harga sewa rumah
sederhana," ujar Irsyad.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman, Sutiasih mengaku berdasarkan
koordinasinya dengan Pemprov DIY dan Pemerintah Pusat, pihaknya akan
menetapkan UMK mengacu pada PP No.78.
"Kami sepakat harus taat aturan, karena kami juga berkaca, pernah dilakukan
pelanggaran oleh Jawa timur, dan ada teguran dari Menteri Dalam Negeri
[Mendagri]. Makanya kami sepakat pada aturan yang berlaku," ungkapnya pada
Senin (21/10).
Dia mengaku sudah konsultasi ke Pusat, menanyakan perihal penerapan PP No.78.
"Kami minta kejelasan, apakah masih berlaku atau tidak. Hasilnya tahun ini dalam
menghitung UMK tetap gunakan PP No.78. Itu instruksi dari Pusat," kata Sutiasih.
Page 69 of 104.
