Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2019
P. 95
Title UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA TIMUR DIPERKIRAKAN RP1,7 JUTA
Media Name harianbhirawa.com
Pub. Date 21 Oktober 2019
Page/URL http://harianbhirawa.com/upah-minimum-provinsi-jawa-timur-diperkirakan -rp17-juta/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemprov Jatim, Bhirawa
Menteri Ketenagakerjaan RI telah menetapkan kenaikan UMP Jatim 2020,
berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,51
persen. Jika diasumsikan, maka untuk Jawa Timur nantinya UMP-nya dari Rp
1.630.059 menjadi Rp 1.768.777.
Kenaikan upah besaram 8,51% tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019
tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto Tahun 2019.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu
Bagijo menyampaikan, kalau perhitungan UMP sudah jelas dan dalam waktu dekat
akan dilakukan sidang bersama Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Jawa
Timur. "Setelah itu, pada tanggal 1 November 2019 , Gubernur Jawa Timur, Hj
Khofifah Indar Parawansa akan mengumumkannya besarannya secara resmi,"
ujarnya ketika dikonfirmasi, kemarin.
Menurutnya, terbitnya surat Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri sudah sangat
jelas dalam mengatur UMP dan UMK. "Jadi tidak akan ada permasalahan, karena
formulasinya sudah ditetapkan begitu jelas," ujarnya.
Ia juga mengatakan, kalau UMK Jatim masih diatas UMP. Seperti tahun 2019, upah
buruh terendah Rp 1,7 juta, diterapkan di 9 kabupaten yakni Kabupaten Sampang,
Situbondo, Pamekasan, Madiun, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan
Kabupaten Magetan.
Begitupula terkait penetapan UMK, lanjut Himawan, dalam surat Menaker RI
tersebut menjadi Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan upah minimum
kabupaten tertentu (yang mampu membayar upah minimu lebih tinggi dari UMP).
"Artinya, untuk UMK masing-masing Kabupaten/kota mengirimkan usulan pada
Gubernur, dan selanjutnya segera ditetapkan. Jadi Gubernur hanya menetapkan apa
yang telah menjadi usulan kabupaten/kota," ujarnya.
Dikatakannya, untuk UMP dan UMK yang telah ditetapkan Gubernur nantinya akan
berlaku terhitung pada 1 Januari 2020. "Paling tidak UMK nantinya, pertengahan
November 2019 baru akan tetapkan Gubernur. Jika semua usulan dari
kabupaten/kota sudah masuk," katanya.[rac]
Page 94 of 104.
