Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020
P. 75
Judul DPR RI dan DJSN Apresiasi Lapak Asik-One to Many BPJamsostek
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Protokol Lapak Asik BPJamsostek
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/231502-dpr-ri-dan-
djsn-apresiasi-lapak-asik-one-to-many-bpjamsostek
Jurnalis M Alfi Makhsun
Tanggal 2020-06-14 14:51:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korpo
Sentimen positive
Ringkasan
Protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) dengan metode one to many yang
diperkenalkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di kantor cabang, diapresiasi Komisi IX
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN).
DPR RI DAN DJSN APRESIASI LAPAK ASIK-ONE TO MANY BPJAMSOSTEK
SEMARANG - Protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) dengan metode one to many
yang diperkenalkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di kantor cabang, diapresiasi Komisi
IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN).
Hal itu diungkapkan dua perwakilan lembaga tersebut saat melakukan kunjungan di cabang
BPJamsostek , baru-baru ini (12/6). Komisi IX DPR RI diwakili Emanuel Melkiades Laka Lena
dan M Yahya Zaini selaku pimpinan dan anggota.
Menurut Melkiades tiga kanal pengambilan JHT termasuk metode one to many bukan hanya
memberikan protokol kesehatan yang baik dan detail bagi staf BPJamsostek dan peserta.
Sementara DJSN diwakili Subiyanto Pudin, Budi Sumantoro, dan Paulus Agung Pambudhi.
Subiyanto sangat terkesan dengan para petugas yang memberikan pelayanannya dengan penuh
simpati. Dia berharap BPJamsostek terus melakukan peningkatan pelayanan sehingga peserta
dapat semakin terbantu.
Di kunjungan itu hadir juga perwakilan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan RI. Kunjungan itu disambut oleh Direktur Utama BPJamsostek, Agus Susanto
bersama jajaran.
Agus Susanto mengatakan di masa pandemi Covid-19 banyak pemberi kerja yang terpaksa
harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga kerjanya. Hal tersebut sejak awal
diperkirakan akan berdampak pada peningkatan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) yang
dikelola BPJamsostek.
74
