Page 163 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

"Saya ingin mengulang pesan, bahwa kita di Indonesia ini memiliki begitu banyak masalah dan
tantangan. Tetapi kita punya orang-orang yang peduli untuk menyelesaikan masalah. Buruh ada
jutaan, dan teman-teman memilih hadir untuk memperjuangkan nasib buruh," ucap Gubernur
Anies, dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/11).

Anies mengungkapkan, jika telah mendengar apa yang menjadi tuntutan para buruh. Pemprov
DKI Jakarta juga telah mengirimkan surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan terkait UMP
2022 agar UMP 2022 di Jakarta dapat berbeda dengan provinsi lain. Sebab Pemprov DKI Jakarta
menilai kenaikan UMP 2022 terlampau kecil jika diterapkan di Jakarta.

"Saya sudah dengar apa yang tadi disampaikan. Kita sudah bertemu berkali-kali dan kita ingin
agar semua yang di Jakarta merasakan kesejahteraan, termasuk buruh. Kami pun (punya)
pandangan yang sama dengan teman-teman," kata Anies.

Gubernur Anies berpendapat bahwa inisiasi mengirim surat ke Kemnaker didasari oleh rasa
keadilan. Karena itu Pemprov DKI Jakarta mengirimkan surat sesuai prosedur bahwa formulanya
harus memberikan rasa keadilan. Ia bilang sedang fase pembahasan. Pemprov DKI Jakarta
berkeinginan agar di Jakarta baik buruh dan pengusaha merasakan keadilan.

"Jadi, minggu lalu kami mengirim surat ke Menteri Tenaga Kerja. Kami melihat PP 36 yang
formulanya diberikan untuk seluruh Indonesia. Kami semua terima formulanya, kami semua
terima angkanya. Bila diterapkan di Jakarta, maka buruh hanya mengalami kenaikan sebesar Rp
38.000. Kami melihat angka ini amat kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," jelas Anies.

Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal meminta pemerintah mematuhi putusan Mahkamah
Konstitusi (MK). KSPI meminta penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 ditunda.
KSPI menilai penundaan tersebut berdasarkan amar putusan nomor 7 uji formil UU nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun amar putusan nomor 7 berbunyi sebagai berikut. Menyatakan untuk menangguhkan
segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan
pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

162