Page 169 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 169
syarat sebagai kebijakan strategis dan berdampak pada masyarakat luas. Jadi, kebijakan UMP
2022 yang didasarkan pada PP itu juga tidak bisa digunakan,” jelas Nuruddin.
Sehingga menurut dia, tidak ada aturan yang boleh diberlakukan sampai ada perbaikan.
Khususnya peraturan turunan atau kebijkan yang bersifat strategis dan luas.
”Salah satunya penetapan upah. Karena jelas dalam pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa kebijakan
upah merupakan kebijakan pemerintah yg bersifat strategis nasional,” ucap Nuruddin.
”Jadi kita meminta gubernur Jatim untuk menghormati dan menjalankan putusan MK dengan
menetapkan upah minimum 2022 tanpa menggunakan PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan,”
terang dia.
Sementara itu, Jazuli, juru bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jatim menegaskan, besok
(30/11), akan mengerahkan demonstran yang jauh lebih banyak. Dia memperkirakan terdapat
lima ribu demonstran yang akan bergabung.
”Kami terpaksa harus turun ke jalan. Ini demi tuntutan supaya dipenuhi. Besok (30/11) gaungnya
sampai malam akan kami tunggu supaya Ibu Gubernur mau menandatangani kesepakatan,”
papar Jazuli.
168
