Page 170 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 170
Judul Gagal Bertemu Khofifah, 5 Ribu Buruh Kembali Demo di Grahadi Besok
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1755002/gagal-
bertemu-khofifah-5-ribu-buruh-kembali-demo-di-grahadi-besok
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-11-29 18:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Buruh se-Jawa Timur mengancam akan kembali menggeruduk Gedung Negara Grahadi Surabaya
pada Selasa (30/11). Aksi demonstrasi yang dilakukan sejak Senin (29/11) pagi hingga pukul
18.00 WIB belum menemukan titik terang. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tidak
muncul.
Demonstrasi itu dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan angka upah minimum provinsi (UMP)
dan upah minimum kabupaten kota (UMK) 2022.Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) Jatim Nuruddin Hidayat menyatakan, tujuan aksi pada hari ini (29/11) adalah
mengawal putusan MK Nomor 91 Tahun 2021. Putusan MK tersebut menyatakan UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, inkonstitusional bersyarat.
GAGAL BERTEMU KHOFIFAH, 5 RIBU BURUH KEMBALI DEMO DI GRAHADI BESOK
JawaPos.com Buruh se-Jawa Timur mengancam akan kembali menggeruduk Gedung Negara
Grahadi Surabaya pada Selasa (30/11). Aksi demonstrasi yang dilakukan sejak Senin (29/11)
pagi hingga pukul 18.00 WIB belum menemukan titik terang. Gubernur Jatim Khofifah Indar
Parawansa tidak muncul.
Demonstrasi itu dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan angka upah minimum provinsi (UMP)
dan upah minimum kabupaten kota (UMK) 2022.Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) Jatim Nuruddin Hidayat menyatakan, tujuan aksi pada hari ini (29/11) adalah
mengawal putusan MK Nomor 91 Tahun 2021. Putusan MK tersebut menyatakan UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, inkonstitusional bersyarat.
UU Ciptaker inkonstitusional karena dinyatakan cacat prosedur oleh MK. Jadi, meski dinyatakan
bersyarat, tidak bisa diberlakukan, tutur Nuruddin di lokasi demonstrasi.
Nuruddin menyayangkan pemberlakuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang
merupakan turunan dari UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan.PP tersebut tidak memenuhi syarat
169
