Page 20 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 20

Judul               Anies Diminta Tak Jadi Gubernur 'Bencong', PKS Beri Tanggapan Ini
                Nama Media          jitunews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.jitunews.com/read/142355/anies-diminta-tak-jadi-
                                    gubernur-bencong-pks-beri-tanggapan-ini
                Jurnalis            Trisna Susilowati
                Tanggal             2021-11-30 07:27:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Perwakilan KSPI Jakarta, Sony Hinasa meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak
              menjadi gubernur 'bencong'. Ia ingin Anies berani mengambil keputusan dengan membatalkan
              penetapan UMP DKI 2022. Hal tersebut, ia sampaikan saat aksi unjuk rasa di depan Balai Kota
              DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/11/2021).



              ANIES DIMINTA TAK JADI GUBERNUR 'BENCONG', PKS BERI TANGGAPAN INI

              Perwakilan KSPI Jakarta, Sony Hinasa meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak
              menjadi gubernur 'bencong'. Ia ingin Anies berani mengambil keputusan dengan membatalkan
              penetapan UMP DKI 2022. Hal tersebut, ia sampaikan saat aksi unjuk rasa di depan Balai Kota
              DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/11/2021).

              Semantara itu, anggota DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menyebut demo ke Anies salah alamat.
              Ia mengatakan bahwa buruh harusnya melakukan aksi demo kepada Menteri Ketenagakerjaan
              (Menaker) Ida Fauziyah.

              "Mereka berbuat seperti itu karena belum mengerti secara utuh dijelaskan saja aturan yang ada
              bahwa sebaiknya mereka berdemo ke Menaker yang terlibat dalam pembuatan aturan secara
              nasional," kata Aziz kepada wartawan, Senin (29/11/2021).

              Aziz  mengatakan  bahwa  keputusan  penetapan  UMP  DKI  2022  adalah  kebijakan  pemerintah
              pusat. Oleh karena itu, ia menilai Ida Fauziyahlah yang harusnya bertanggung jawab.

              "UMP saat ini kebijakan pemerintah pusat karena ada omnibus law. Ya harusnya tanggung jawab
              Menaker," ujarnya.







                                                           19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25