Page 22 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Kahar mengatakan KSPI mengapresiasi cara Anies merespons massa aksi yang berkumpul di
depan gedung Balai Kota DKI Jakarta hari ini Senin 29 November 2021. Kendati demikian, kata
Kahar, janji Anies harus tetap dikawal.

"Ya kami apresiasi terhadap respons Pak Gubernur Anies. Namun, demikian kami tetap
mengawal sampai benar-benar SK revisi diterbitkan," ujar Kahar kepada Limapagi, Senin 29
November 2021.

Kahar mengatakan para buruh akan mengawal janji tersebut hingga tenggat waktu 2 Desember
2021. Apabila hingga waktu tersebut tak terbit revisi, maka buruh di seluruh Jakarta bakal
melakukan mogok kerja.

"Ya sampe tgl 2 Desember 2021. Bila tidak kita stop produksi," ujar Kahar.

Sebelumnya, Anies Baswedan menemui massa buruh yang tengah menggelar aksi di depan Balai
Kota DKI Jakarta, Senin 29 November 2021. Dalam aksi itu, massa buruh meminta Anies
mencabut surat keputusan penetapan UMP DKI Jakarta 2022 yang hanya naik sebesar 0,85
persen.

Atas hal tersebut, Anies menjelaskan pemprov DKI Jakarta telah meminta Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah agar merevisi formula UMP 2022 DKI Jakarta. Anies
menjelaskan, diterbitkannya surat Keputusan Gubernur yang menetapkan kenaikan UMP 2022
di Jakarta sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen karena mengikuti aturan.

Kenaikan UMP itu mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja serta formula yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja
kurang dari 1 (satu) tahun.

"Keputusan gubernur sebelum tanggal 20, jika tidak mengeluarkan maka jadi melanggar, karena
itu kami keluarkan sesuai dengan PP 36. Sambil kita kirimkan surat, kami terpaksa keluarkan
Keputusan Gubernur ini, bila tak dikeluarkan maka dianggap melanggar, tapi kami bilang ini tidak
cocok dengan situasi di Jakarta itu yang sudah kita lakukan," papar Anies.

21