Page 241 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Ada enam poin yang disampaikan Anies. Poin pertama, Anies menerangkan penetapan UMP DKI
2022 mengacu pada PPP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kemudian mengacu pada
surat Menaker RI per tanggal 9 November 2021 Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021.

Termasuk Surat Mendagri tertanggal 15 November yang menyatakan Pemda wajib berpedoman
pada pemerintah pusat. Dituliskan dalam surat Anies itu, jika tidak mengikuti peraturan
dimaksud, akan kena sanksi yang tertuang pada Pasal 81 PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Anies mengatakan atas dasar itu Pemprov DKI harus menerapkan perhitungan UMP sesuai PP
36/2021. Dan, juga harus menetapkan UMP DKI sebelum 21 November.

"Keputusan Gubernur dimaksud dibuat semata-mata agar tidak melanggar ketentuan di atas. Di
sisi lain, Pemprov DKI melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara
formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan kondisi senyatanya di
lapangan," demikian isi surat Anies, seperti dilihat, Senin (29/11/2021).

Dalam suratnya itu, Anies menilai UMP DKI 2022 yang naik Rp 38 ribu itu jauh dari layak. Anies
juga menilai tidak memenuhi asas keadilan.

"Saya memang terbiasa menyelesaikan masalah bukan umbar masalah, kita bersurat pada
Kemenaker Formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Karena itu kita mengirimkan
surat sesuai prosedur bahwa formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi itu sudah kami
kirimkan dan sudah fase pembahasan. Kita ingin di Jakarta baik buruh maupun pengusaha
merasakan keadilan," ujar Anies saat menemui massa buruh di Balai Kota, Jakarta, Senin
(29/11/2021).

Berikut isi lengkap surat Anies ke Menaker:

240