Page 237 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 237
Khusus massa aksi dari Sidoarjo mului jam 09.00 WIB akan mengawal jalannya rapat Dewan
Pengupahan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinisi Jawa Timur, Surabaya.
Juru bicara GASPER Jatim, Jazuli menjelaskan, ada empat tuntutan dari para pekerja. Pertama,
hentikan politik upah murah untuk menarik investasi tetapi buruh dieksploitasi. Selanjutnya,
kembalikan usulan atau rekomendasi UMK tahun 2022 ke Bupati/Walikota agar dilakukan
pembahasan ulang di tingkat Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota tanpa menggunakan PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, kecuali rekomendasi Bupati/Walikota yang telah
merekomendasikan kenaikan upah di luar ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 dan telah
merekomendasikan besaran UMSK tahun 2022.
Kemudian, menuntut agar menetapkan dan memberlakukan Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Timur tahun 2022.
Terakhir, menutut revisi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021
tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan lalukan pembahasan ulang UMK
2022 tanpa menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021. Lakukan pembahasan ulang dengan
mengacu kepada UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Hari ini (29/11/2021) Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Jawa Timur yang tergabung ke dalam
aliansi Gerakan Serikat Pekerja) GASPER Jawa Timur kembali melakukan aksi demonstrasi. Aksi
demonstrasi ini akan di pusatkan di Gedung Negara Grahadi dengan estimasi massa sebanyak
25 ribu orang," ujar Jazuli.
Hingga saat ini, para buruh menunggu Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk keluar dari
Gedung Negara Grahadi Surabaya, agar bisa berkomunikasi dengan para pekerja. Mereka
mengancam akan menetap di depan Grahadi, jika Khofifah tak keluar dan menemui mereka.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
236
