Page 232 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 232
SANTAI TEMUI DAN DUDUK BARENG BURUH YANG DEMO, INI JAWABAN ANIES
BASWEDAN SOAL KENAIKAN UMP 2022
Gabungan massa buruh yang terdiri dari berbagai elemen menggeruduk Kantor Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan untuk menuntut pemerintah membalkan Surat Keputusan (SK) Upah
Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022, Senin (29/11/2021).
Massa aksi mendesak masuk, Anies pilih temui massa aksi dan menyampaikan pernyataannya
terkait kenaikan UMP 2022.
"Pemerintah dengan DPR dituntut melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang
waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut," ucap Ketua Perwakilan
Daerah (Perda) KSPI DKI Winarso, Senin (29/11/2021), dikutip dari Tribun Jakarta.
Menurut dia, tuntutan tersebut merupakan respon setelah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dinyatakan bertentangan dengan UUD 19945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Usai UU Cipta Kerja dianggap inskontitusional, ia menilai seharusnya seluruh kepala daerah,
termasuk Gubernur Anies Baswedan wajib mencabut SK terkait kenaikan UMP 2022.
Menurutnya, massa buruh juga menginginkan bila Anies menetapkan UMP 2022 dengan berdasar
pada UU sebelumnya yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"KSPI akan memaksimalkan aksi massa sampai dengan gubernur memenuhi tuntutan terkait
UMP DKI Jakarta tahun 2022 tanpa Omnibus Law yang sudah dinyatakan Inkonstitusional oleh
MK," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Massa aksi diketahui mulai mendatangi Balai Kota DKI Jakarta mulai pukul 10.00 WIB.
Semakin siang, halaman Balai Kota DKI semakin dipenuhi dengan massa buruh dengan beragam
bendera dan atribut.
Selain itu, massa aksi juga membawa bendera kuning yang di Jakarta identik dengan tanda ada
orang meninggal.
Sejumlah buruh juga mewarnai badan mereka dengan warna silver seperti manusia silver yang
biasa di lihat di jalan-jalan ibu kota.
Kata Anies Baswedan Sempat saling dorong, Anies kemudian menghampiri para buruh dan
menyatakan bahwa dirinya bersepakat dengan buruh bahwa kenaikan UMP 2022 terlalu kecil.
"Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan," kata Anies, dikutip dari Youtube Kompas.com.
Ia, juga sempat duduk bareng bersama massa aksi yang menuntutnya mencabut SK yang
ditandatanganinya.
Saat menyampaikan pernyataannya, Anies menyebut bahwa dirinya terpaksa menandatangani
kenaikan UMP 2022 karena terikat aturan.
"Bila tidak mengeluarkan maka jadi melanggar, karena itu, kami keluarkan yang masih sesuai
dengan PP Nomor 36," katanya.
231
