Page 256 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 256

Judul               Dinilai Jauh dari Rasa Keadilan, Anies Baswedan Minta Kemenaker RI
                                    Kaji Ulang UMP DKI
                Nama Media          timesindonesia.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.timesindonesia.co.id/read/news/384307/dinilai-jauh-dari-
                                    rasa-keadilan-anies-baswedan-minta-kemenaker-ri-kaji-ulang-ump-dki
                Jurnalis            Redaksi
                Tanggal             2021-11-29 16:48:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif

              Narasumber

              neutral  -  Anies  Baswedan  (Gubernur  Dki  Jakarta)  Mengingat  peningkatan  kebutuhan  hidup
              pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen

              neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Agar prinsip keadilan bisa dirasakan



              Ringkasan

              Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker
              RI)  mengkaji  ulang  formula  kenaikan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  tahun  2022.  Hal  itu
              diutarakan oleh orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta itu lewat surat dengan nomor 533/-
              085.15.  Isinya,  ia  meminta  Kemenaker  mengkaji  kenaikan  UMP  dengan  mempertimbangkan
              tingkat inflasi dan kenaikan rata-rata UMP per tahun.


              DINILAI JAUH DARI RASA KEADILAN, ANIES BASWEDAN MINTA KEMENAKER RI
              KAJI ULANG UMP DKI

              TIMESINDONESIA, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta Kementerian
              Ketenagakerjaan RI (Kemenaker RI) mengkaji ulang formula kenaikan upah minimum provinsi
              (UMP) tahun 2022.

              Hal itu diutarakan oleh orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta itu lewat surat dengan nomor
              533/-085.15.   Isinya,   ia   meminta    Kemenaker     mengkaji    kenaikan   UMP    dengan
              mempertimbangkan tingkat inflasi dan kenaikan rata-rata UMP per tahun.

              Pasalnya, kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,8 persen tidak sesuai dengan prinsip keadilan.
              Menurut Anies, kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak.

              "Mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yaitu
              sebesar 1,14 persen," tulis Gubernur Anies Baswedan dalam surat dikutip TIMES Indonesia Senin
              (29/11/2021).
                                                           255
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261