Page 327 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 327
Massa Gebrak lantas bergerak menuju patung kuda guna menyampaikan protes mereka
mengenai kenaikan upah 2022 yang terlalu kecil. Sementara, massa KSPI tetap bertahan di
depan Balai Kota DKI.
Sebelumnya, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan Perwakilan Daerah Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) bakal menggelar unjuk rasa besar-besaran di Balai Kota
DKI Jakarta pada hari ini, Senin (29/11).
Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso mengatakan aksi hari ini menuntut Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan mencabut Surat Keputusan (SK) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2022.
"Selain pencabutan SK UMP tahun depan, KSPI DKI Jakarta juga mendesak kepada Gubernur
Anies Baswedan agar mengembalikan formula penetapan UMP 2022 mengacu berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," kata Winarso.
Sementara, sebanyak 1.499 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo
buruh di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11) hari ini.
Di sela-sela aksi, beberapa perwakilan buruh sempat menemui Gubernur DKI Anies Baswedan di
Balai Kota. Usai pertemuan itu, Anies mendatangi massa yang berada di depan Balai Kota.
Anies mengatakan formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan
di Jakarta. PP 36/2021 merupakan aturan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.
Anies menyebut dengan memakai formula dalam PP 36/2021, kenaikan UMP di Jakarta hanya
sekitar 0,8 persen atau sekitar Rp38.000. Menurutnya, kenaikan tersebut sangat kecil jika
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
326
