Page 331 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 331
“Usulan peninjauan kembali formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,” demikian keterangan Anies melalui
surat kepada Menaker yang salinannya diterima wartawan di Jakarta, Senin (29/11/2021).
Pemerintah Daerah (Pemda), kata dia, dalam menentukan UMP tergantung kebijakan dari
Pemerintah Pusat. Apabila tidak diikuti, sambung Anies, pemda bisa dikenakan sanksi
sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang
Pengupahan.
“Karena itu, Pemprov DKI menerapkan penghitungan UMP sesuai dengan formula PP Nomor 36
Tahun 2021. Pengumuman UMP sebelum 21 November 2021. Keputusan Gubernur dibuat
semata-mata agar tidak melanggar ketentuan di atas,” pungkasnya.
Di sisi lain, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian rasa keadilan antara
formula penetapan UMP dari Kemenaker dengan kondisi di lapangan.
“Pemprov DKI melihat ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula
penetapan UMP dari Kemenaker RI dengan kondisi senyatanya di lapangan,” kata Anies.
Masih dalam surat tersebut, berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen
menjadi Rp4.453.935 per bulan.
“Kenaikan yang hanya sebesar Rp38 ribu itu dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi
di DKI Jakarta yaitu, sebesar 1,14 persen,” tandasnya. (SR)
330
