Page 334 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 334
Judul Rumus Hitung-hitungan UMP yang Disebut Anies Tak Adil
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211129142251-92-
727424/rumus-hitung-hitungan-ump-yang-disebut-anies-tak-adil
Jurnalis Senin, 29 Nov 2021 14:43 WIB
Tanggal 2021-11-29 14:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kenaikan yang hanya sebesar Rp38 ribu ini
dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan
kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta, yaitu sebesar 1,14 persen
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai formula perhitungan upah minimum provinsi
(UMP) yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan jauh dari kelayakan dan tidak adil. Sebab, membuat kenaikan upah lebih
rendah dari tingkat kenaikan harga alias inflasi kebutuhan sehari-hari.
RUMUS HITUNG-HITUNGAN UMP YANG DISEBUT ANIES TAK ADIL
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai formula perhitungan upah minimum provinsi
(UMP) yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan jauh dari kelayakan dan tidak adil. Sebab, membuat kenaikan upah lebih
rendah dari tingkat kenaikan harga alias inflasi kebutuhan sehari-hari.
Menurut formula PP 36/2021, maka kenaikan UMP DKI cuma sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen
dari Rp4.416.186 pada 2021 menjadi Rp4.453.935 pada 2022. Padahal, inflasi DKI Jakarta saja
sudah mencapai 1,14 persen atau lebih tinggi dari persentase kenaikan UMP.
"Kenaikan yang hanya sebesar Rp38 ribu ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI
Jakarta, yaitu sebesar 1,14 persen," ungkap Anies dalam surat bernomor 533/-085.15 yang
ditujukan ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Senin (22/11) lalu.
Lantas, seperti apa formula penetapan UMP di PP 36/2021 yang disebut Anies tak layak dan tak
adil ini? Berikut formulanya.
333
