Page 338 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 338
Judul Anies Baswedan Klaim Terpaksa Terbitkan Kepgub soal UMP 2022
Nama Media liputan6.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4723513/anies-baswedan-klaim-
terpaksa-terbitkan-kepgub-soal-ump-2022
Jurnalis Delvira Hutabarat
Tanggal 2021-11-29 14:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami terpaksa keluarkan keputusan gubernur
ini, karena bila tidak dikeluarkan maka dianggap melanggar
positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Minggu lalu kami mengirimkan surat kepada
Menteri Tenaga Kerja. Kami melihat PP36 yang formulanya diberikan untuk seluruh Indonesia,
bila diterapkan di Jakarta, maka buruh hanya akan mengalami kenaikan Rp 38ribu. Kami melihat
angka ini angka yang sangat kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah
Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935.536 (empat juta empat
ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima ratus tiga puluh enam rupiah)
negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Pemprov DKI Jakarta akan mengawasi dan
memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim pihaknya menerbitkan Keputusan Gubernur
Nomor 1395 Tahun 2021 soal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022. Adapun UMP DKI Jakarta
2022 sebesar Rp4.453.935,536.
ANIES BASWEDAN KLAIM TERPAKSA TERBITKAN KEPGUB SOAL UMP 2022
Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim pihaknya menerbitkan Keputusan
Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 soal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022. Adapun UMP
DKI Jakarta 2022 sebesar Rp4.453.935,536.
Dia menuturkan, Kepgub itu harus dikeluarkan sebelum tanggal 20 November setiap tahunnya.
Apabila tidak, maka Pemprov DKI Jakarta akan dianggap melanggar aturan Kemenaker.
337
