Page 633 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 633
KSPI AKAN GELAR AKSI MASSA DI BALAI KOTA TUNTUT ANIES CABUT SK UMP DKI
2022
Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta,
Winarso mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mencabut Surat Keputusan
(SK) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Winarso meminta agar SK tersebut
dilakukan revisi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Tuntutan tersebut merespons terbitnya putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang
menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sehingga, pemerintah dengan DPR
dituntut melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang
telah ditentukan di dalam putusan tersebut.
"Atas keputusan MK ini, seluruh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah Republik Indonesia
wajib mencabut SK perihal UMP (2022) termasuk Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan harus
berani mencabut SK terkait UMP 2022," tulis dia dalam keterangannya, Senin (29/11/2021).
Turun ke Jalan Selain pencabutan SK UMP tahun depan, KSPI DKI Jakarta juga mendesak kepada
Anies Baswedan agar mengembalikan formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022
mengacu berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"KSPI DKI Jakarta akan kembali turun ke jalan dengan massa aksi besar-besaran mengepung
Balai Kota Jakarta pada hari Senin, 29 November 2021 untuk meminta kepada pemerintah
provinsi DKI, gubernur Anies Baswedan agar mencabut SK penetapan UMP 2022, melakukan
revisi dengan kembali mengacu kepada UU Nomor 13 tahun 2003 dan PP nomor 78 tahun 2015,"
katanya.
"KSPI akan memaksimalkan aksi massa sampai dengan gubernur memenuhi tuntutan mereka
terkait UMP DKI Jakarta tahun 2022 tanpa Omnibus Law yang sudah dinyatakan Inkonstitusional
oleh MK," sambungnya.
Winarso mengaku, pihaknya memberikan apresiasi kepada MK atas putusan tersebut, putusan
yang dikeluarkan MK sesuai dengan kehendak buruh yang menolak keras penerapan UU Cipta
Kerja klaster sektor Ketenagakerjaan yang dinilai tidak ramah terhadap kaum buruh.
632
