Page 632 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 632

Judul               KSPI akan Gelar Aksi Massa di Balai Kota Tuntut Anies Cabut SK UMP
                                    DKI 2022
                Nama Media          merdeka.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.merdeka.com/jakarta/kspi-akan-gelar-aksi-massa-di-balai-
                                    kota-tuntut-anies-cabut-sk-ump-dki-2022.html
                Jurnalis            Merdeka
                Tanggal             2021-11-29 09:05:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Winarso (Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI)
              DKI Jakarta) Atas keputusan MK ini, seluruh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah Republik
              Indonesia  wajib  mencabut  SK  perihal  UMP  (2022)  termasuk  Gubernur  DKI  Jakarta.  Anies
              Baswedan harus berani mencabut SK terkait UMP 2022

              neutral - Winarso (Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI)
              DKI Jakarta) KSPI DKI Jakarta akan kembali turun ke jalan dengan massa aksi besar-besaran
              mengepung  Balai  Kota  Jakarta  pada  hari  Senin,  29  November  2021  untuk  meminta  kepada
              pemerintah provinsi DKI, gubernur Anies Baswedan agar mencabut SK penetapan UMP 2022,
              melakukan revisi dengan kembali mengacu kepada UU Nomor 13 tahun 2003 dan PP nomor 78
              tahun 2015

              neutral - Winarso (Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI)
              DKI  Jakarta)  KSPI  akan  memaksimalkan  aksi  massa  sampai  dengan  gubernur  memenuhi
              tuntutan mereka terkait UMP DKI Jakarta tahun 2022 tanpa Omnibus Law yang sudah dinyatakan
              Inkonstitusional oleh MK



              Ringkasan
              Ketua  Perwakilan  Daerah  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (Perda  KSPI)  DKI  Jakarta,
              Winarso mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mencabut Surat Keputusan
              (SK) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Winarso meminta agar SK tersebut
              dilakukan  revisi  berdasarkan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  13  Tahun  2003  tentang
              Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.







                                                           631
   627   628   629   630   631   632   633   634