Page 223 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 223
"Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
36 Tahun 2021, Menaker telah _menyurati_masingmasing Gubernur dimaksud agar
menyesuaikan penetapan upah minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku," ungkap Indah An; goro Putri Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, dalam keterangannya, Sabtu
(1/1).
Dijelaskan Indah Anggoro Putri, berdasarkan hasil monitoring Kemenaker pada 31 Desember
2021, dari 34 Provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 Provinsi yang
menetapkan UMP sesuai_ for mula PP Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 Provinsi
yang memiliki UMK di 252 Kabupaten/Kota.
"Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun
2021,'terangnya.
Dia menjelaskan PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan penetapan upah minimum merupakan bagian
dari Program Strategis Nasional.
"Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan
pengupahan wajib_ berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat,' katanya.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Gubemnur Banten Ujang Giri mengatakan sudah_menjadi
keharusan bagi Gubernur mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk
peraturan mengenai formulasi pengupahan. Dikatakan pria yang akrab disapa Ugi ini, sudah jelas
bahwa formulasi pengupahan itu diatur melalui PP Nomor 36 Tahun 2021.
"Gubernur Banten Wahidin Halim patuh dan taat pada aturan pengupahan sesuai dengan PP
Nomor 36 Tahun 2021," kata Jubir.
Diketahui bahwa Kepala Daerah dapat dijerat sanksijika ti menjalankan Program Strategis
Nasional. Berkait pengupahan, itu merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang
masuk dalam UU Nomor 11 Ta'hun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 68 memang diatur sanksi
untuk Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis
Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruff, Pada Pasal 68 ayat 1, dapat dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/ atau Wakil
Gubernur serta oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/ atau Wakil
Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota.
Kemudian dalam ayat 2, ketika teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan tetap
tidak dilaksanakan, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara selama 3
bulan. (gatot)
Caption:
LAKSANAKAN PP: Gubernur Banten Wahidin Halim berbincang dengan Menteri Investasi/Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam suatu kesempatan. Wahidin
mengaku taat melaksanakan PP 36 Tahun 2021.
222
