Page 220 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022

Judul Ini ALasan Gubernur Banten Tak Setujui UMP dan UMK
Nama Media ekbisbanten.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://ekbisbanten.com/ini-alasan-gubernur-banten-tak-setujui-ump-
dan-umk/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2022-01-03 10:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Terhadap Gubernur yang
menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker
telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan upah
minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut,
sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36
Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman
pada kebijakan Pemerintah Pusat

Ringkasan
Sebanyak 29 dari 34 Gubernur di Indonesia menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sesuai dengan formulasi Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Termasuk Gubernur Banten Wahidin Halim, meskipun
diserang gelombang aksi buruh, dia tetap konsisten dengan keputusannya.

INI ALASAN GUBERNUR BANTEN TAK SETUJUI UMP DAN UMK

SERANG, - Sebanyak 29 dari 34 Gubernur di Indonesia menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sesuai dengan formulasi Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Termasuk Gubernur Banten Wahidin Halim, meskipun diserang gelombang aksi buruh, dia tetap
konsisten dengan keputusannya.

Sementara 5 Gubernur lainnya disurati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), lantaran
sudah melanggar ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan.
219