Page 217 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 217
"Terhadap gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP
36/2021, Menaker telah menyurati masing-masing gubernur dimaksud agar menyesuaikan
penetapan UMP 2022 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata
Indah dalam keterangan resmi, Senin (3/12/2021).
Indah menegaskan, surat tersebut menekankan kepada para kepala daerah untuk mematuhi
aturan yang berlaku terkait pengupahan. Hal tersebut terungkap dalam data otoritas
ketenagakerjaan.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP
sesuai formula PP 36/2021 dari total 34 provinsi yang tersebar di wilayah Indonesia.
Artinya, ada 5 provinsi yang tidak menetapkan upah sesuai dengan PP 36/2021.
Indah menegaskan, PP 36/2021 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) 11/2020
tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan bahwa penetapan upah minimum merupakan bagian
dari program strategis nasional.
"Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan
pemerintah pusat," katanya.
Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengambil langkah kontroversi
dengan merevisi besaran UMP 2022 yang berbeda dengan ketetapan pemerintah pusat.
Dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No 1.517.2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP)
Jakarta 2022, Anies menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp 4.641.854 per bulan atau naik
5,1% dibandingkan tahun ini.
Pemerintah Provinsi sendiri telah menegaskan dunia usaha dilarang membayar upah yang lebih
rendah dari itu.
Kondisi ini membuat riuh daerah-daerah lain. Kelompok buruh ikut mendesak pemerintah daerah
setempat untuk kembali merevisi UMP dengan menaikkan lebih tinggi.
216
