Page 216 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 216

Judul               'Bandel' Soal UMP 2022, Anies Dapat Teguran Anak Buah Jokowi
                Nama Media          cnbcindonesia.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.cnbcindonesia.com/news/20220103103833-4-
                                    304027/bandel-soal-ump-2022-anies-dapat-teguran-anak-buah-jokowi
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2022-01-03 10:42:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker)  Terhadap  gubernur  yang
              menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP 36/2021, Menaker telah menyurati
              masing-masing gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan UMP 2022 dengan ketentuan
              peraturan perundang-undangan yang berlaku

              positive  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker)  Pemerintah  daerah
              melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat


              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengirimkan surat kepada para gubernur perihal
              penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Dalam surat tersebut, otoritas ketenagakerjaan
              meminta para kepala daerah agar mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang
              Pengupahan  dalam  menetapkan  UMP  maupun  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  (UMK)  di
              daerahnya.



              'BANDEL' SOAL UMP 2022, ANIES DAPAT TEGURAN ANAK BUAH JOKOWI

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengirimkan surat kepada para gubernur perihal
              penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

              Dalam surat tersebut, otoritas ketenagakerjaan meminta para kepala daerah agar mengacu pada
              Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan UMP maupun Upah
              Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.
              Direktrur  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja
              Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengemukakan surat tersebut ditujukan bagi
              kepala daerah yang tidak menetapkan UMP atau UMK berdasarkan PP 36/2021.



                                                           215
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221