Page 211 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 211
Kala itu, para kepala daerah diberikan waktu paling lambat 21 November untuk menetapkan
UMP. Namun karena tanggal tersebut jauh pada hari libur, maka penetapan paling lambat sehari
sebelumnya yaitu 20 November 2021.
Namun, pemerintah pada saat itu enggan kecolongan apabila ada kepala daerah yang
menetapkan UMP lebih tinggi dari simulasi yang disepakati. Ida bahkan sempat mengancam
kepala daerah yang tidak mengikuti ketentuan.
"Mendagri sudah menyampaikan surat kepada gubernur terkait ketentuan upah minimum dalam
surat tersebut juga disampaikan sanksi kepada gubernur atau kepala daerah yang tidak
memenuhi kebijakan pengupahan ini," katanya.
210
