Page 210 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 210

Judul               UMP 'Anies Effect' Bikin Ramai dan Teguran Anak Buah Jokowi
                Nama Media          cnbcindonesia.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.cnbcindonesia.com/news/20220103111827-4-
                                    304042/ump-anies-effect-bikin-ramai-dan-teguran-anak-buah-jokowi
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2022-01-03 11:24:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  secara  khusus  mengirimkan  surat  kepada  jajaran
              gubernur  yang  tidak  menetapkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  dan  upah  minimum
              kabupaten/kota (UMK). Dalam surat tersebut, otoritas ketenagakerjaan meminta para kepala
              daerah  agar  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  (PP)  36/2021  tentang  Pengupahan  dalam
              menetapkan UMP maupun UMK di daerahnya.


              UMP 'ANIES EFFECT' BIKIN RAMAI DAN TEGURAN ANAK BUAH JOKOWI

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  secara  khusus  mengirimkan  surat  kepada  jajaran
              gubernur  yang  tidak  menetapkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  dan  upah  minimum
              kabupaten/kota (UMK).

              Dalam surat tersebut, otoritas ketenagakerjaan meminta para kepala daerah agar mengacu pada
              Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan UMP maupun UMK
              di daerahnya.

              Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 29 provinsi dari 34 provinsi yang
              menetapkan UMP sesuai formula 36/2021. Artinya, masih ada 5 provinsi yang tidak menetapkan
              UMP maupun UMK sesuai PP 36/2021.

              Salah  satunya,  adalah  DKI  Jakarta.  Provinsi  yang  dinahkodai  Anies  Baswedan  itu  memang
              membuat  sebuah  kebijakan  kontroversi  dengan  merevisi  besaran  UMP  2022  yang  berbeda
              dengan ketetapan pemerintah pusat.

              Pasalnya, Kementerian Ketenagakerjaan pada awalnya memberikan arahan kepada para kepala
              daerah bahwa kenaikan UMP rata-rata pada tahun ini berada di angka 1,09%.

              "Setelah melakukan simulasi, tentu akan ditetapkan gubernur, nilainya berdasarkan data BPS
              rata-rata kenaikan upah minimum 1,09%. Ini rata-rata nasional," kata Ida dalam pernyataannya
              pada November lalu.



                                                           209
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215