Page 4 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 4

DISPERINAKER BADUNG INGATKAN PERUSAHAAN TIDAK MINTA PENANGGUHAN
              UMK 2022, TIDAK SANGGUP, DISARANKAN BERUNDING DENGAN PEKERJA
              Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung 2022 telah ditetapkan sebesar Rp 2.961.285,40. Dinas
              Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung ‘mewarning’ para pengusaha
              agar mengikuti besaran UMK tersebut. Pasalnya, sesuai UU Cipta Kerja tidak boleh perusahaan
              sampai melakukan penangguhaan pelaksanaan UMK seperti tahun-tahun sebelumnya.

              Kepala Disperinaker Badung Ida Bagus Oka Dirga menjelaskan, tahun 2022 ini tidak ada istilah
              penangguhan pelaksanaan UMK. Semua perusahaan wajib tunduk dan patuh pada UMK yang di
              Badung ditetapkan sebesar Rp 2.961.285,40.

              "Tidak boleh ada penangguhan UMK lagi. Ini sesuai aturan dan Undang-undang Cipta Kerja,"
              ungkap Oka Dirga dikonfirmasi, Senin (3/1/2021).

              Bila ada perusahaan tidak sanggup menggaji sesuai UMK, mantan Kabag Umum Setda Badung
              ini meminta agar dikoordinasi kedalam dengan para pekerjanya. "Kalau tidak sanggup, silakan
              selesaikan secara internal. Lakukan perundingan dengan pekerja," katanya.

              Yang jelas, tegas dia, pihaknya selaku pemerintah tetap akan mengawal pelaksanaan UMK ini,
              agar ditaati oleh semua pihak, baik perusahaan maupun pekerja.

              "Kami selaku pemerintah harus menegakkan aturan yang ada. Sekali lagi, kalau ada yang tidak
              sanggup, silakan rundingkan dan tidak perlu melibatkan pemerintah," jelas Oka Dirga.
              Sayangnya ditanya berapa jumlah perusahaan yang ada di Badung, pejabat asal Desa Taman,
              Abiansemal ini, enggan membeberkan. Lantaran sejumlah perusahaan saat ini masih ada yang
              belum beroperasi maksimal.

              "Mohon maaf, saya tidak pegang data, data ada di kantor," pungkasnya.

              Sementara  Ketua  Federasi  Serikat  Pekerja  (FSP)  Bali  Kabupaten  Badung  Wayan  Suyasa
              mengatakan, penetapan UMK 2022 telah merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja.

              Suyasa yang juga menjabat Wakil Ketua I DPRD Badung ini pun berharap pelaksanaan UMK
              2022 tidak ada masalah. Namun, bila dalam pelaksanaannya nanti ada perusahaan yang tidak
              sanggup  dengan  alasan  tertentu,  pihaknya  pun  menyarankan  agar  diselesaikan  secara
              kekeluargaan.

              "Intinya karena masih sikon (situasi dan kondisi) adanya Covid, tamu juga masih sepi, belum
              maksimal  pulihnya  pariwisata,  maka  adakan  komunikasi  antara  pekerja  dan  manajemen  di
              masing-masing perusahaan," katanya.

              Untuk diketahui, berdasarkan hasil rapat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung bersama
              Dewan  Pengupah  serta  Apindo  akhir  tahun  2021  lalu.  Dalam  rapat  tersebut  UMK  2022  naik
              sebesar 1,06 persen atau Rp 31.192,76 dari UMK 2021 yaitu Rp 2.930.092,64. Sehingga untuk
              tahun 2022 UMK ditetapkan menjadi Rp 2.961.285,40.














                                                            3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9