Page 8 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022

Semua perusahaan wajib tunduk dan patuh pada UMK yang di Badung ditetapkan sebesar Rp
2.961.285,40. "Tidak boleh ada penangguhan UMK lagi. Ini sesuai aturan dan Undang-Undang
Cipta Kerja," jelas Oka Dirga dikonfirmasi, kemarin (3/1).

Kata dia, kalau ada perusahaan tidak sanggup menggaji sesuai UMK, pihaknya meminta
agardikoordinasi ke dalam dengan para pekerjanya.

"Kalau tidak sanggup, silakan selesaikan secara internal. Lakukan perundingan dengan pekerja,"
beber mantan Kabag Umum Setda Badung ini.

Pihaknya selaku pemerintah tetap akan mengawal pelaksanaan UMK ini sehingga ditaati oleh
semua pihak, baik perusahaan maupun pekerja. "Kami selaku pemerintah harus menegakkan
aturan yang ada. Sekali lagi, kalau ada yang tidak sanggup, silakan rundingkan dan tidak perlu
melibatkan pemerintah," jelas pejabat asal Desa Taman, Abiansemal.

Secara terpisah, Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali Kabupaten Badung Wayan Suyasa
mengatakan, penetapan UMK 2022 telah merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja, la juga
berharap pelaksanaan UMK 2022 tidak ada masalah. Namun, bila dalam pelaksanaannya nanti
ada perusahaan yang tidak sanggup dengan alasan tertentu, pihaknya pun menyarankan agar
diselesaikan secara kekeluargaan.

"Intinya karena masih sikon (situasi dan kondisi) adanya Covid, tamu juga masih sepi, belum
maksimal pulihnya pariwisata, maka adakan komunikasi antara pekerja dan manajemen di
masing-masing perusahaan," terang Suyasa, yang juga menjabat wakil ketua I DPRD Badung.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil rapat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung bersama
Dewan Pen-gupah serta Apindo, dalam rapat tersebut UMK 2022 naik sebesar 1,06 persen atau
Rp 31.192,76 dari UMK 2021 yaitu Rp 2.930.092,64. Sehingga untuk tahun 2022 UMK ditetapkan
menjadi Rp 2.961.285,40. (dwi/pit)

7