Page 13 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 13

CATAT! UMK BADUNG RP2,96 JUTA, PERUSAHAAN TAK BOLEH MINTA
              PENANGGUHAN
              Pemerintah  Kabupaten  Badung  telah  menetapkan  Upah  Minimum  Kabupaten  (UMK)  Badung
              tahun  2022  sebesar  Rp  2.961.285,40.  Namun  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja
              (Disperinaker)  Kabupaten  Badung  meminta  kepada  para  pengusaha  agar  mengikuti  besaran
              UMK  tersebut.  Sebab  sesuai  UU  Cipta  Kerja  perusahaan  tidak  boleh  sampai  melakukan
              penangguhan pelaksanaan UMK seperti tahun-tahun sebelumnya.

              Kepala Disperinaker Badung Ida Bagus Oka Dirga mengatakan, tahun 2022 ini tidak ada istilah
              penangguhan pelaksanaan UMK. Semua perusahaan wajib tunduk dan patuh pada UMK yang di
              Badung ditetapkan sebesar Rp 2.961.285,40.

              "Tidak boleh ada penangguhan UMK lagi. Ini sesuai aturan dan Undang-undang Cipta Kerja,"
              jelas Oka Dirga dikonfirmasi, Senin (3/1).

              Kata dia, kalau ada perusahaan tidak sanggup menggaji sesuai UMK, pihaknya meminta agar
              dikoordinasi ke dalam dengan para pekerjanya.

              "Kalau tidak sanggup, silakan selesaikan secara internal. Lakukan perundingan dengan pekerja,"
              beber mantan Kabag Umum Setda Badung ini.

              Pihaknya selaku pemerintah tetap akan mengawal pelaksanaan UMK ini sehingga ditaati oleh
              semua pihak, baik perusahaan maupun pekerja.
              "Kami selaku pemerintah harus menegakan aturan yang ada. Sekali lagi, kalau ada yang tidak
              sanggup, silahkan rundingkan dan tidak perlu melibatkan pemerintah," jelas pejabat asal Desa
              Taman, Abiansemal.

              Secara terpisah, Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali Kabupaten Badung Wayan Suyasa
              mengatakan, penetapan UMK 2022 telah merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Ia juga
              berharap pelaksanaan UMK 2022 tidak ada masalah. Namun, bila dalam pelaksanaannya nanti
              ada perusahaan yang tidak sanggup dengan alasan tertentu, pihaknya pun menyarankan agar
              diselesaikan secara kekeluargaan.

              "Intinya karena masih sikon (situasi dan kondisi) adanya Covid, tamu juga masih sepi, belum
              maksimal  pulihnya  pariwisata,  maka  adakan  komunikasi  antara  pekerja  dan  manajemen  di
              masing-masing perusahaan," terang Suyasa yang juga menjabat Wakil Ketua I DPRD Badung.
              Untuk diketahui, berdasarkan hasil rapat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung bersama
              Dewan Pengupah serta Apindo. Dalam rapat tersebut UMK 2022 naik sebesar 1,06 persen atau
              Rp 31.192,76 dari UMK 2021 yaitu Rp 2.930.092,64. Sehingga untuk tahun 2022 UMK ditetapkan
              menjadi Rp 2.961.285,40.



















                                                           12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18