Page 11 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 11
Hingga Senin, Roy mengaku pihaknya masih menunggu keputusan terkait ketentuan struktur
skala upah dari Pemerintah Provinsi Jabar."Hasil dari audensi kemarin sih katanya tanggal 31
Desember 2021 disahkan ya. Tapi sekarang kami belum menerima, masih menunggu.
Kalausudah ada kan bisa kami lihat, sesuai usulan kami atau tidak," kata dia.
Roy mengatakan, serikat pekerja/ buruh mengharapkan payung hukum ketentuan struktur
skalaupah itu bentuknya disamakan dengan UMK, yaitu berupa kepgub. Dengan begitu, kata dia,
ketentuannya lebih mengikat. "Kalau bentuk suratnya sama dengan penetapan UMK, jadi
struktur skala kan, yakni ada konsekuensinya dan ada pengawasannya," kata Roy.
"Terkait pengawasan penerapannya, menurut Roy, itu merupakan domain dari pemerintah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Rachmat Tanfik Garsadi sebelumnya
menjelaskan, struktur dan skala upah ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor1 Tahun 2017. Kemudian di jelas dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja."Namun, selama ini kurang
efektif pelaksanaan di lapangan karena pengaturannya diserahkan ke perusahaan dan yang
bekerja di situ," kata dia.
Agar ketentuan tersebut lebih kuat dan bisa berjalan, kata Taufik, mesti ada aturan turunannya
lagi.
Arie Lukihardianti
10
