Page 10 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022

Judul 'Monitor Pelaksanaan Struktur Skala Upah'
Nama Media Republika Jabar
Newstrend Penerapan Struktur dan Skala Upah
Halaman/URL Pg1
Jurnalis Arie Lukihardianti
Tanggal 2022-01-04 07:17:00
Ukuran 160x230mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 16.000.000

News Value Rp 48.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

'MONITOR PELAKSANAAN STRUKTUR SKALA UPAH'
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mendorong perusahaan menerapkan struktur dan
skala upah. Ketentuan itu ditujukan untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Untuk pekerja dengan masa kerja (kurang dari satu tahun, Ridwan Kamil menjelaskan,
penentuan upah minimumnya tetap berdasarkan arahan dari pemerintah pusat, yaitu mengacu
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk 27 daerah di Jabar sudah ditetapkan lewat
Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2001, tertanggal 30 November
2021. "Yang kita berikan tambahan rentangnya untuk upah Pekerja yang bekerja lebih dari satu
tahun. Ini sudah saya tanda tangani, dan tinggal memonitor pelaksanaannya," kata dia di
Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (3/1).

Gubernur, yang akrab disapa Emil, itu mengatakan, rentang kenaikan upahnya berkisar 3,27
persen hingga 5 persen, disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
Menurut dia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah berkirim surat untuk mematuhi
ketentuan soal struktur skala upah itu." Dikasih rentang tidak satu persentase, antara 3,27
sampai 5 persen,"ujarnya.

Kalangan serikat pekerja/buruh menyambut solusi dari Pemerintah Provinsi Jabar dengan
penerapan struktur skala upah, Saat dikonfirmasi, kemarin, Ketua DPD Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto mengatakan, Pihaknya sudah memberikan
masukan untuk draf ketentuan terkait struktur skala upah pada 29 Desember 2021.

"Ada beberapa diktum yang kami cantumkan dalam revisi draf tersebut,"kata dia kepada
Republik Menurut Roy, salah satu aspirasinya adalah pekerja/buruh meminta landasan yang
dipakai bukan Undang-Undang Cipta Kerja, melainkan peraturan daerah terkait penyelenggaraan
ketenagakerjaan. Selain itu, diusulkan adanya (pemisahan antara perusahaan besar, menengah,
dan perusahaan kecil.

Ia mengatakan, ada juga masukan soal ketentuan terkait upah pekerja yang besarannya sudah
lebih dari lima persen. "Kalan yang upahnya sudah lebi yasudah, jangan diturunkan. Padarevis
"draf kami ada kalimat itu," ujardia.

9