Page 17 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 17
Judul Kenaikan UMK DKI Jakarta Tuai Pro Kontra
Nama Media Jabar Ekspres
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg8
Jurnalis red
Tanggal 2022-01-04 06:44:00
Ukuran 225x113mmk
Warna Warna
AD Value Rp 33.750.000
News Value Rp 168.750.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Adanya kenaikan presentasi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dilakukan Gubernur DKI Anies
Baswedan menuai sorotan dari kalangan pengusaha. Diketahui presetansi upah minimum
mendapat kenaikan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan mengalami kenaikan dari sekitar 1,09
persen atau sekitar Rp 38 ribu menjadi menjadi 5,1 persen atau sebesar kurang lebih Rp 225
ribu.
KENAIKAN UMK DKI JAKARTA TUAI PRO KONTRA
Adanya kenaikan presentasi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dilakukan Gubernur DKI Anies
Baswedan menuai sorotan dari kalangan pengusaha.
Diketahui presetansi upah minimum mendapat kenaikan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan
mengalami kenaikan dari sekitar 1,09 persen atau sekitar Rp 38 ribu menjadi menjadi 5,1 persen
atau sebesar kurang lebih Rp 225 ribu.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menilai, kenaikan UMP DKI 2022 menjadi
Rp 4.641.854 bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Besaran kenaikan UMP DKI 2022 itu dapat mendorong konsumsi masyarakat hingga sebesar Rp
180 triliun per tahun. Dengan begitu, sebetulnya yang diuntungkan adalah pengusaha.
Bahkan berdasarkan perhitungan Bappenas, jika rata-rata bisa 5 persen akan memompa disposal
pengeluaran dari menambah konsumsi itu.
‘’Kira-kira sama dengan Rp180 triliun per tahun,” jelas Suharso melalui keterangan pers belum
lama ini. Melihat kondisi ini diharapkan akan memberikan bantalan pertumbuhan konsumsi
setidaknya 5,2 persen.
Kenaikan UMP ini akan memberikan efek resiprokal alias ada efek membalik. Sehingga produk-
produk bertambah dan menggerakkan permintaan meningkat. “Jadi kalau 56 persen saja dari
produk domestik bruto (PDB) kita itu adalah konsumsi kenaikan itu saja 2,3 persen sudah ada di
tangan,” ungkap Suharso. Suharso menilai, kenaikan UMP 2022 tidak bisa hanya 1,09 persen.
16
