Page 18 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 18
Atau menggunakan formula di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Hal itu juga dirasakan oleh salah satu pengusaha di Jakarta yang pernah berdiskusi
dengannya.
Suharso mengaku, saya respek dengan pengusaha itu. Pengusaha itu mengatakan bahwa tidak
mungkin akan ada kenaikan cuma 1 persen. ”Rumusnya itu memang seperti itu berdasarkan PP
dan sebagainya. Tapi itu memang enggak mungkin,” katanya.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tetap bersikeras dan kembali
mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dia mengatakan, dalam menetapkan UMP maupun Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) di
daerahnya. Untuk gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP
Nomor 36 Tahun 2021, Menaker mengaku telah memberikan surat himbauan.
Untuk Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dirjen PHI dan Jamsos
Kemenaker,Indah Anggoro Putri mengatakan, berdasarkan hasil monitoring per 31 Desember
2021, 34 provinsi yang telah menetapkan UMP. Terdapat 29 provinsi yang sesuai formula PP
Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat ada 27 provinsi yang memiliki UMK di 252 kabupaten/
kota. “Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun
2021,” katanya.
Putri menegaskan, PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ”PP ini diamanatkan bahwa penetapan upah minimum
merupakan bagian dari program strategis nasional,” tutup Putri. (red)
Caption:
TANGGAPI TUNTUTAN: Gubernur DKI Anies Baswedan menemui langsung para buruh yang
melakukan demo di Balaikota DKI. Anies secara resmi menaikkan UMK dengan memenuhi
tuntutan para buruh.
17
