Page 49 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 49
keputusannya aneh seperti membiarkan inkonstitusionalitas berjalan dalam 2 tahun. Padahal
kalau kita bermoral dalam membaca putusan MK itu artinya adalah UU Ciptaker itu
Inkonstitusional sejak diputuskan MK dan bisa berlaku lagi bila diperbaiki dalam kurun sebelum
2 tahun.
Kalau lebih dari 2 tahun tidak diperbaiki menjadi inkonstitusional permanen. Bahkan untuk
mengawal agar UU itu tidak dijalankan, maka MK memerintahkan Pemerintah untuk
menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta
tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dari keputusan MK itu, sangat jelas bahwa penetapan upah buruh yang akan berdampak luas
bagi 140 juta orang angkatan kerja tidak boleh dibuat berdasar UU Ciptaker itu melalui
turunannya yaitu PP 36/2021.
Harusnya Kemnaker menjadikan keputusan MK itu sebagai kayu bakar untuk berjuang keras
menjelaskan kepada elit kekuasaan dan Oligarki bahwa PP 36/2021 tidak punya legitimasi lagi
untuk diterapkan dan mempersilahkan Gubernur untuk memutuskan berdasar ketentuan seperti
dalam UU 13/2003 atau berdasar keyakinanya bahwa secara kemanusiaan memang upah
pekerja/buruh wajib dinaikkan dengan layak.
Sayangnya yang terjadi adalah sebaliknya, menyurati Gubernur agar mematuhi formula pada PP
36/2021 yang induknya yaitu UU Ciptaker telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK itu.
Dalam kaitan ini, maka keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan menaikan upah yang tadinya
hanya 0.85 persen berdasar PP 36/2021 menjadi 5,1 persen atau dari Rp 35 ribu menjadi Rp
225 ribu adalah keputusan yang konstitusional dan manusiawi.
Saya selaku Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang
membidangi Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, mendesak agar seluruh Gubernur mencabut
kembali penetapan upah berdasar PP 36/2021 dan menetapkannya kembali berdasar aturan UU
13/2003 tentang Ketenagakerjaan atau setidaknya berdasar hatinurani untuk mendapat upah
layak bagi kemanusiaan.
Tidak perlu "gengsi untuk mengikuti Jalan Anies Baswedan" demi kesejahteraan orang-orang
kecil apalagi bila jalan selain itu adalah jalan setan.
48
