Page 48 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 48
Judul Dukung Buruh atau Oligarki artinya Ikut Jalan Anies atau Jalan Setan
Nama Media rmol.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://publika.rmol.id/read/2022/01/04/517892/dukung-buruh-atau-
oligarki-artinya-ikut-jalan-anies-atau-jalan-setan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2022-01-04 02:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Kemnaker mungkin sebaiknya ganti nama saja menjadi Kemlaki (Kementeian Pembela Oligarki).
Sejak rezim ini berkuasa, saya belum mengetahui ada kebijakan Pemerintah maupun Kemnaker
yang membela Tenaga Kerja.
DUKUNG BURUH ATAU OLIGARKI ARTINYA IKUT JALAN ANIES ATAU JALAN SETAN
Kemnaker mungkin sebaiknya ganti nama saja menjadi Kemlaki (Kementeian Pembela Oligarki).
Sejak rezim ini berkuasa, saya belum mengetahui ada kebijakan Pemerintah maupun Kemnaker
yang membela Tenaga Kerja.
Malah yang dibela adalah Oligarki dan turunan-turunannya. Dari mulai tahun 2015 dengan PP
78 soal pengupahan yang menyabot fungsi tripartit daerah sehingga upah diputuskan secara
sepihak dan juga Permenaker 16/2015 yang menghilangkan kewajiban TKA berbahasa Indonesia
demi menservis Oligarki untuk memasukkan TKA China.
Masih kurang puas membela Oligarki, maka dibuat lagi Permenaker 35/2016 yang tidak
mewajibkan lagi perbandingan TKA dan Pekerja Lokal 1:10 sehingga boleh saja dalam
perusahaan itu mayoritas TKA. Akibatnya, buruh-buruh kasar pun bebas didatangkan dari China
untuk mengisi lapangan kerja di Indonesia.
Untuk lebih memastikan dukungannya kepada Oligarki, Kemnaker pun berjuang mati-matian
menggolkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan mengkhianati kaum buruh dengan tidak
memperjuangkan aspirasi mereka. Berbagai pasal perlindungan terhadap tenaga kerja dibonsai
bahkan dihapuskan dalam UU Ciptker itu.
Kemnaker, yang harusnya menjadi wakil pekerja/buruh dan membela mati-matian di forum elit
pengambilan keputusan malah membebek saja kepada Oligarki dan akhirnya terbit juga UU
Ciptaker yang membonsai hak-hak pekerja/buruh itu.
Entah ada kekuatan gaib apa yang melintas pada para Hakim Mahkamah Konstitusi sehingga
pada 25 November 2021 UU Omnibul Law Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional, walau
47
