Page 43 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 43
Batu Bara, Sumatera Utara, tetapi sesampainya di Malaysia tidak ada yang menerima sehingga
mereka kembali ke Indonesia.
Kepala Unit Pelaksana Teknis BP2MI Siti Rolija mengatakan, pihaknya terus mengawal
penyelidikan kasus ini. Pekan lalu, pihaknya bertemu Dinas Tenaga Kerja Sumut untuk bersama-
sama dengan instansi lain, seperti pemkab, kepolisian, dan TNI AL untuk bergerak bersama
mengantisipasi kejadian tidak terulang.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, masih banyaknya
pekerja migran Indonesia memilih jalur tidak aman untuk bekerja di luar negeri menandakan
ada masalah dalam koridor normal. Secara internal, biaya penempatan pekerja migran Indonesia
ke Malaysia melalui jalur resmi Rp 20 juta-Rp 25 juta sehingga orang memilih jalur pintas meski
berisiko.
Tutup mata
Wahyu menambahkan, secara eksternal, Malaysia sebagai penerima pekerja migran lebih suka
menerima yang tidak berdokumen terutama untuk pekerja di perkebunan kelapa sawit. Data
berbagai lembaga advokasi pekerja migran Indonesia dan Malaysia menunjukkan hampir 90
persen pekerja migran kelapa sawit tidak berdokumen.
Malaysia, lanjut Wahyu, tidak menghentikan standar gandanya. Di satu sisi menyatakan mereka
sebagai pendatang haram, tetapi membiarkan perusahaan merekrut pekerja migran tanpa
dokumen.
"Dua negara ini tutup mata, maka kasus terus terjadi," kata Wahyu.
Pemerintah perlu menyelesaikan akar masalahnya sehingga kasus tidak terulang.
(NDU/WSO
42
