Page 40 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 40
"Jadi sesuai UU Cipta Kerja tidak boleh perusahaan sampai melakukan penangguhan
pelaksanaan UMK seperti tahun-tahun sebelumnya," tegasnya.
Bila ada perusahaan tidak sanggup menggaji sesuai UMK, mantan Kabag Umum Setda Badung
ini meminta agar dikoordinasi ke dalam dengan para pekerjanya. Sehingga masalah UMK bisa
diselesaikan secara internal.
"Jadi perusahaan yang melakukan perundingan dengan pekerja. Sehingga masalah dapat
diselesaikan," katanya.
Selaku pemerintah, birokrat asal Desa Taman Abiansemal Badung itu mengaku tetap akan
mengawal pelaksanaan UMK ini, agar ditaati oleh semua pihak, baik perusahaan maupun
pekerja.
"Kami selaku pemerintah harus menegakkan aturan yang ada. Sekali lagi, kalau ada yang tidak
sanggup, silahkan merundingkan dan tidak perlu melibatkan pemerintah," jelas Oka Dirga.
Sejatinya katanya di Badung ada 5 ribu perusahaan yang harus mematuhi aturan yang baru
ini. Namun saat ini dirinya memahami sejumlah perusahaan saat ini masih ada yang belum
beroperasi maksimal.
"Kalau bisa kan semua melaksanakan sesuai UMK. Sehingga tidak ada masalah ke depan, apa
lagi nanti bisa dipermasalahkan," ungkapnya.
Untuk diketahui, berdasarkan hasil rapat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung bersama
Dewan Pengupah serta Apindo. Dalam rapat tersebut UMK 2022 naik sebesar 1,06 persen atau
Rp 31.192,76 dari UMK 2021 yaitu Rp 2.930.092,64. Sehingga untuk tahun 2022 UMK ditetapkan
menjadi Rp 2.961.285,40.
Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali Kabupaten Badung Wayan Suyasa mengatakan,
penetapan UMK 2022 telah merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Suyasa yang juga
menjabat Wakil Ketua I DPRD Badung ini pun berharap pelaksanaan UMK 2022 tidak ada
masalah. Namun, bila dalam pelaksanaannya nanti ada perusahaan yang tidak sanggup dengan
alasan tertentu, pihaknya pun menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan.
(*).
39
