Page 36 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 36

Judul               Dari 34 Provinsi, 29 provinsi Tetapkan UMP sesuai Aturan
                Nama Media          Kontan
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg14
                Jurnalis            vendy yhulia susanto
                Tanggal             2022-01-04 04:57:00
                Ukuran              102x278mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 21.675.000

                News Value          Rp 65.025.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
              236 UMK telah ditetapkan sesuai PP 36/2021



              Ringkasan

              Mulai 1 Januari 2022 lalu, upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota
              (UMK) yang telah ditetapkan gubernur berlaku di masing-masing wilayah. Untuk menghindari
              polemik dan kegaduhan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau agar gubernur
              untuk mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
              dalam menetapkan UMP dan UMK di daerahnya.



              DARI 34 PROVINSI, 29 PROVINSI TETAPKAN UMP SESUAI ATURAN

              Mulai 1 Januari 2022 lalu, upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota
              (UMK) yang telah ditetapkan gubernur berlaku di masing-masing wilayah.

              Untuk  menghindari  polemik  dan  kegaduhan,  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)
              mengimbau agar gubernur untuk mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
              2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan UMP dan UMK di daerahnya.

              Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
              Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, Senin (3/1) menegaskan gubernur yang menetapkan
              UMP  2022  tidak  sesuai  dengan  PP  Nomor  36  Tahun  2021,  Menteri  Ketenagakerjaan  telah
              menyurati masing-masing gubernur dan mengingatkan agar menyesuaikan penetapan UMP 2022
              dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
              Berdasarkan hasil monitoring Kemnaker sejak 31 Desember 2021, dari 34 provinsi yang telah
              menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP sesuai formula PP
              36/2021. Selain itu, terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di 252 kabupaten/kota. "Dari jumlah
              tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP 36/2021," katanya.

                                                           35
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41