Page 31 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 31
Di sisi lain pemerintah pusat sedang menyiapkan sanksi bagi gubernur yang tak mematuhi PP
36/2021, oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan
dan Hubungan Antar Lembaga Kemdagri Sugeng Hariyono mengatakan, pihaknya sudah
berkoordinasi dengan Kemnaker maupun kepala dinas ketenagakerjaan provinsi se Indonesia
pengaturan upah ini.
Hanya saja ia tak memperinci apa sanksi yang akan diberikan. Sugeng cuma bilang ada tahapan
sebelum menjatuhkan sanksi bagi gubernur bila tidak patuh ke pusat, seperti pembinaan,
pengawasan dan evaluasi, dan baru memberikan sanksi.
30
