Page 30 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 30
Judul Dari 34 Provinsi, 29 Provinsi Tetapkan UMP Sesuai Aturan
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://insight.kontan.co.id/news/dari-34-provinsi-29-provinsi-
tetapkan-ump-sesuai-aturan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2022-01-04 05:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Mulai 1 Januari 2022 lalu, upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota
(UMK) yang telah ditetapkan gubernur berlaku di masing-masing wilayah. Untuk menghindari
polemik dan kegaduhan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau agar gubernur
untuk mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dalam menetapkan UMP dan UMK di daerahnya.
DARI 34 PROVINSI, 29 PROVINSI TETAPKAN UMP SESUAI ATURAN
Mulai 1 Januari 2022 lalu, upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota
(UMK) yang telah ditetapkan gubernur berlaku di masing-masing wilayah.
Untuk menghindari polemik dan kegaduhan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mengimbau agar gubernur untuk mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan UMP dan UMK di daerahnya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, Senin (3/1) menegaskan gubernur yang menetapkan
UMP 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021, Menteri Ketenagakerjaan telah
menyurati masing-masing gubernur dan mengingatkan agar menyesuaikan penetapan UMP 2022
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Berdasarkan hasil monitoring Kemnaker sejak 31 Desember 2021, dari 34 provinsi yang telah
menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP sesuai formula PP
36/2021. Selain itu, terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di 252 kabupaten/kota. "Dari jumlah
tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP 36/2021," katanya.
Sebelumnya, dua daerah sentra industri yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat telah merevisi UMP
di wilayahnya dengan masing-masing naik 5,1% dan 5%. Hanya saja, bedanya DKI Jakarta
menaikkan untuk UMP, sedangkan Jawa Barat untuk upah pekerja di atas satu tahun atau
berdasarkan struktur skala upah. Penetapan struktur skala upah ini berdasarkan hasil negosiasi
antara perwakilan buruh dan perwakilan perusahaan.
29